PAREPARE, DP3A — Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare mengukuhkan pengurus Pusat Pembelajaran Keluarga dan Layanan Konseling Keluarga Terintegrasi (Puspaga PeduliTa’) tingkat Kecamatan/ kelurahan, di Balai Ainun Habibie, 3 September 2021.

Pendirian Puspaga di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk meningkatkan ketahanan keluarga, mencegah kegagalan dalam rumah tangga, hingga mensosialisasikan perubahan UU 6 Tahun 2019 tentang Perubahan  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, saat ini pernikahan laki-laki perempuan mininal 19 tahun. Puspaga Peduli Ta’ akan menjaga rahasia masyarakat yang datang berkonsultasi, dengan menyediakan ruang konseling keluarga. Tidak hanya itu, Pusoaga juga menangani Anak Pasar, dan Lanjut Usia.

Setelah itu, DP3A melakukan taken Perjanjian Kerjasama dengan Kementriam Agama dalam rangka saling berkoordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Puspaga Peduli Ta’. PKS tersebut ditandatangani langsung Kepala Kemenag, H. Abd Gaffar, dan Kepala DP3A, Hj Andi Rusia.

Kegiatan tersebut, dibuka, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare, Hj Erna Rasyid Taufan selaku Pembina Puspaga Peduli Ta’. Ia menyampaikan keluarga adalah tempat pemgasuhan anak yang utama. Juga sebagai wahana mencurahkan kasih sayang, arahan, bimbingan, asuhan, dan perlindungan dari kekerasa dan eksploitas anak. Kata dia, ketahanan keluarga dapat terbangun, apabila keluarga mampu mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis sejahtera dan bahagia lahir dan batin, juga mampu mengolah sumber daya dan masalah.

“kita harapkan dengan penetapan waduk Peka Puspaga Peduli Ta’ tingkat kecamatan, dapat meningkatkan program kualitas keluarga dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesetaran gender, serta meningkatkan peran serta aspek kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa,” jelas Erna secara virtual.

Kepala Dinas P3A Parepare, Andi Rusia menerangkan, dengan pembentukan Tim Puspaga Peduli Ta’ di tingkat kecematan kelurahan, dapat mensosialisasikan UU tentang perkawinan terbaru.  Karena kata dia pernikahan dini dibawah 19 tahun masih kerap terjadi di kalangan masyarakat.

“Dengan adanya UU baru yang dulunya pernikahan anak itu pada umur 16 tahun, dan sekarang umur 19 tahun. Jadi bagaimana kita mengedukasi kepada masyarakat bahwa anaknya bisa dinikahkan pada batas umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang yaitu umur 19 tahun,” pungkasnya.

Selanjutnya, pada rapat koordinasi, dipandu oleh Kepala Bidang Kesetaraan Gender, juga selaku Ketua Puspaga Peduli Ta’ tingkat Kota,Sriyanti Ambar, dan mengundang, Camat Kecamatan Bacukiki Barat Fitriany Djamain, serta tim Puspaga. (upi)