Parepare, Feminisasi pada HIV/AIDS dianggap sebagai konsep yang lebih baru dibanding konsep feminisasi pada kemiskinan. Tulisan Kang’ethe mencoba melihat permasalahan gender dalam penanggulangan HIV/AIDS dan hubungannya dengan pencapaian MDGs khususnya di Botswana dan South Africa, dan disini kita juga akan mencoba melihatnya dari situasi penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia yang mungkin sedikit berbeda.

Data global menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang terinfeksi HIV dan AIDS lebih tinggi dibanding jumlah laki-laki yang terinfeksi.Data yang sama juga ditunjukkan di Botswana dan Afrika selatan, sementara untuk data di Indonesia menurut laporan Kemenkes, jumlah kasus terinfeksi HIV/AIDS selalu lebih tinggi pada laki-laki dibanding perempuan, namun bila dilihat jumlah proporsinya setiap tahun proporsi perempuan yang terinfeksi menunjukkan trend yang semakin meningkat dibanding laki-laki.

Seperti yang sudah diketahui bahwa HIV bukan hanya masalah terkait kesehatan saja, tetapi mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Untuk perempuan, hal ini mempunyai peranan penting pada tingginya resiko dan kerentanan penularan HIV yang berhubungan dengan budaya, kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga dan diskriminasi gender. Feminisasi pada kemiskinan memberikan pengaruh negatif pada semua aspek dari wanita dan kapasitas mereka untuk memperoleh kehidupan yang layak bagi diri mereka sendiri, anak-anak mereka dan keluarga mereka secara umum.

Feminisasi pada HIV/AIDS memiliki dimensi gender dimana umumnya beban untuk merawat keluarga secara umum ada di tangan perempuan. Karena itu dampak HIV/AIDS sangat besar pada wanita dalam mempengaruhi keluarga dibanding pada laki-laki. Beban untuk merawat keluarga atau pasangan yang terinfeksi HIV lebih besar pada perempuan padahal umumnya tingkat pendidikan dan pengetahuan terkait HIV pada perempuan jauh lebih rendah dibanding laki-laki dan pada akhirnya banyak wanita yang tertular HIV dari pasangannya.

Hubungan yang erat antara kemiskinan dan HIV/AIDS pada perempuan digambarkan pada tulisan Kang’ethe pada kelompok WPS dengan sosioekonomi yang rendah, dimana karena desakan kebutuhan yang sangat tinggi dan rendahnya pengetahuan menyisihkan kekhawatiran mengenai risiko penularan HIV atau penyakit lainnya. Alasan utamanya adalah HIV masih memberikan kesempatan hidup untuk keesokan harinya, namun kemiskinan dan kelaparan tidak dan mereka harus memberi makan anaknya. Kondisi di Indonesia mungkin tidak se ekstrim itu, namun pertimbangan kemiskinan tersebut besar perannya dalam penularan HIV khususnya pada WPS dimana kekuatan bernegoisasi wanita sangat lemah. Hal ini yang menjadi tantangan terbesar dalam program PMTS di Indonesia.

Faktor budaya dan mitos juga sangat berpengaruh, dan umumnya tidak berpihak pada perempuan. Dalam penelitiannya di Botswana dan Afrika Selatan, didapatkan mitos bahwa HIV/AIDS adalah penyakit perempuan. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi laki-laki. Selain itu budaya patriarki yang sangat kuat, dimana wanita di tempatkan pada posisi yang lebih lemah dan menjadi obyek seksual dan dianggap penting hanya sebagai alat untuk memperoleh keturunan dan pengasuhan anak dan keluarga. Budaya ini juga banyak dianut di Indonesia, dan menempatkan perempuan pada posisi yang tidak memiliki suara ataupun hak.

Terkait dengan MDGs, isu perempuan dan HIV menjadi target pada poin 3 (promote gender equality dan empower women) dan 6 (combat HIV/AIDS, Malaria and other disease), dimana kondisi saat ini masih didapatkan adanya celah dan tantangan besar yang dihadapi yaitu: 1) Hanya sedikit kemajuan pada kesetaraan gender dan mengurangi kekerasan; 2) Komitmen politik pada hak dan kesehatan reproduktif belum cukup; 3) dukungan terhadap intervensi yang dilakukan oleh perempuan; 4) Pintu masuk untuk menjangkau perempuan masih sangat terbatas; dan 5) program intervensi yang sudah berhasil harus lebih ditingkatkan. Untuk itu perlu diambil tindakan kedepan yaitu dengan 1) kembali memperbarui komitmen politik; 2) menutup celah pembiayaan; 3) merevitalisasi platform advokasi khusunya untuk perempuan dan HIV; 4) meningkatkan ketersediaan data; serta 5) memastikan adanya intervensi yang responsif 2.     

.